Ambon — Universitas Pattimura (Unpatti) terus berupaya memperkuat tata kelola keuangan dengan menekankan prinsip keterbukaan dan optimalisasi dalam pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum (BLU). Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi akun belanja imbalan kerja yang berlangsung di Aula Rektorat Unpatti, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah pembenahan internal, menyusul masih adanya perbedaan pemahaman di sejumlah unit kerja terkait penggunaan akun belanja. Situasi tersebut dinilai turut memengaruhi kelancaran proses pencairan dana serta capaian realisasi anggaran.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Unpatti, Pieter Kakesina, menegaskan bahwa kesamaan pemahaman menjadi fondasi penting dalam mendorong kinerja pengelolaan keuangan yang lebih tepat guna.
Ia menjelaskan, tingkat penyerapan anggaran Unpatti terus berada dalam pemantauan berbagai instansi, mulai dari Kantor Wilayah, KPPN, hingga Kementerian Keuangan. Karena itu, percepatan realisasi anggaran perlu ditopang oleh pemahaman teknis yang memadai di setiap unit kerja.
Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja lembaga, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan kebijakan terbaru terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu serta Pegawai BLU (PGW-BLU). Mulai tahun ini, PGW-BLU akan menerima Surat Keputusan (SK) secara perorangan, menggantikan mekanisme sebelumnya yang bersifat kolektif.
Selain itu, dilakukan penyesuaian pada skema penggajian PGW-BLU yang kini diselaraskan dengan P3K paruh waktu. Meski demikian, besaran yang diterima masih menyesuaikan kemampuan keuangan universitas dan belum sepenuhnya setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) Maluku.
Kakesina juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam penggunaan akun belanja. Pemahaman yang kurang tepat berpotensi menimbulkan kekeliruan administratif yang dapat berujung pada catatan maupun temuan dalam proses evaluasi.
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku, yakni Jaya Putra Abdurrahman Nasution, Amal Akbar Yasser Arafat, dan Anggun Ayu Puspita. Kegiatan tersebut diikuti oleh para Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum, koordinator, subkoordinator, hingga bendahara di lingkungan Unpatti.
Melalui kegiatan ini, seluruh unit kerja diharapkan mampu meningkatkan ketepatan dalam perencanaan dan pengajuan anggaran, sekaligus mempercepat proses realisasi. Dengan demikian, pengelolaan keuangan di lingkungan Unpatti diharapkan semakin optimal, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. (ULN)
