AMBON – Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dinilai menjadi salah satu strategi ampuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku.
Gerakan ini dianggap sangat inovatif dan efektif dalam mengoptimalkan berbagai upaya menjaga stabilitas harga, khususnya pada kelompok komoditas pangan strategis.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Dhita Aditya Nugraha, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (02/04/2026).
“Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, khususnya melalui GPIPS. Ke depan, fokus upaya pengendalian inflasi akan terus diarahkan pada komoditas pangan,” ungkap Dhita.
Lebih lanjut dijelaskan, implementasi gerakan ini akan disinergikan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2026 dengan mengacu pada penguatan Empat Pilar Utama Pengendalian Inflasi (4K), yaitu: Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Langkah Konkret TPID Maluku
Untuk mewujudkan hal tersebut, sejumlah langkah strategis terus dilakukan, antara lain:
1. Penjagaan Ketersediaan Pasokan melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah sentra produksi guna memastikan suplai barang tetap terjaga.
2. Peningkatan Keterjangkauan Harga dengan pelaksanaan rutin Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
3. Pemantauan Rutin terhadap stok dan harga barang kebutuhan pokok serta barang penting untuk memastikan kelancaran distribusi hingga ke tangan konsumen.
Di sisi lain, aspek Komunikasi Efektif juga terus diperkuat melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan serta penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga ekspektasi inflasi agar tetap stabil dan terkontrol.
