Ambon,– Suara Manise.(mira)
Kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Dr. I Nyoman Gede Surya Mataram, ke sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Maluku menjadi sorotan dalam upaya pembenahan sistem pemasyarakatan nasional, Selasa (24/3).
Didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Maluku, Ricky Dwi Biantoro, kunjungan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat reformasi sektor hukum dan pemasyarakatan.
Dalam agenda tersebut, Deputi menekankan pentingnya penguatan kinerja UPT Pemasyarakatan sebagai garda terdepan dalam pembinaan warga binaan. Ia mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh Lapas dan Rutan di Maluku, yang dinilai mampu menjawab tantangan keterbatasan melalui kreativitas dan dedikasi tinggi.
“Pembinaan harus terus dilaksanakan secara optimal dan berdampak nyata. Program yang dijalankan tidak hanya membentuk karakter, tetapi juga harus mampu membuka peluang kerja bagi narapidana setelah bebas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengaitkan program pembinaan tersebut dengan Program Asta Cita Presiden yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas nasional. Menurutnya, pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Meski demikian, Deputi juga menyoroti sejumlah persoalan klasik yang masih membayangi lembaga pemasyarakatan, seperti overstaying dan overkapasitas. Ia mendorong langkah konkret dan kolaboratif untuk mengatasi persoalan tersebut, termasuk melalui optimalisasi kebijakan serta inovasi di tingkat pelaksana.
Terkait implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, ia mengungkapkan bahwa sistem pemidanaan ke depan akan lebih progresif dengan penerapan pidana sosial sebagai alternatif sanksi. Namun, kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana dinilai masih menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi.
Sementara itu, Ricky Dwi Biantoro menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam sosialisasi KUHP yang telah dilaksanakan di Maluku pada tahun sebelumnya. Ia berharap sinergi yang terbangun dapat terus diperkuat guna mendukung implementasi kebijakan secara optimal di daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Deputi bersama rombongan juga berinteraksi langsung dengan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Mereka meninjau berbagai fasilitas pembinaan, mulai dari dapur, wisma, bengkel kerja, hingga salon yang menjadi bagian dari upaya pemberdayaan dan peningkatan keterampilan warga binaan.
Kunjungan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi sistem pemasyarakatan menuju arah yang lebih humanis, produktif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Reformasi berkelanjutan diharapkan mampu menjawab tantangan lama sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi masa depan pemasyarakatan di Indonesia.
