Ambon — Pengembangan Proyek Abadi Blok Masela tetap mengedepankan keseimbangan antara kepentingan investasi dan kesejahteraan daerah. Hal ini disampaikan perwakilan INPEX dalam pertemuan dengan Komisi III DPRD Maluku dan PT Maluku Energi Abadi (MEA), sekaligus menegaskan komitmen perusahaan untuk mengoptimalkan manfaat proyek bagi masyarakat setempat.
Rudi Imran selaku perwakilan INPEX menyatakan bahwa seluruh langkah yang diambil perusahaan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menyambut baik dorongan DPRD agar dampak ekonomi proyek dapat dirasakan secara langsung oleh warga Maluku, namun menekankan bahwa pencapaian target konten lokal memerlukan perencanaan yang matang.
“Kami sepenuhnya sepakat untuk memaksimalkan peran daerah. Namun untuk target 26,6 persen yang diharapkan, kita harus merumuskan cara yang tepat. Tujuannya agar tercipta keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kebutuhan teknologi yang digunakan, serta efisiensi biaya investasi agar proyek tetap berjalan lancar,” ujarnya.
Menurutnya, proyek ini memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dan mengandalkan teknologi khusus yang baru dikuasai oleh sejumlah perusahaan di dunia. Oleh karena itu, peningkatan konten lokal tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus disesuaikan dengan standar teknis agar tidak mengganggu operasional maupun keberlangsungan investasi jangka panjang.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal agar kehadiran proyek strategis nasional ini memberikan manfaat nyata. Fokus pengawasan meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, pengembangan industri pendukung, serta peningkatan kapasitas usaha di Maluku.
“Kami ingin memastikan Proyek Abadi Masela tidak hanya menjadi aset nasional, tapi juga menjadi penggerak utama perekonomian daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Maluku,” tegasnya.Pada awak media di ruang rapat komisi III DPRD Provinsi Maluku,Kamis(11/06/2026)
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyusun kesepakatan bersama, sehingga sinergi antara pemerintah daerah, pengelola proyek, dan investor dapat berjalan harmonis demi kemajuan bersama.
