Ambon – Kota Ambon resmi ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu dari 41 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang menjadi lokus uji coba atau pilot project digitalisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) nasional . Langkah ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran, bebas penyimpangan, serta tercatat secara transparan dan akuntabel berbasis data terintegrasi .
Penetapan ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang didorong Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, dan lembaga terkait, untuk menyempurnakan sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional serta mempercepat kesiapan data hingga Oktober 2026 mendatang . Di Ambon, implementasi dikoordinasikan tiga dinas utama: Dinas Sosial sebagai penanggung jawab data penerima, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjamin keakuratan NIK dan identitas, serta Dinas Kominfo yang mengelola sistem teknologi dan keamanan data .
Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupessy menjelaskan, sistem baru ini akan mengintegrasikan berbagai sumber data resmi: Identitas Kependudukan Digital, data BPS untuk tingkat kesejahteraan, catatan keuangan dari PPATK, hingga penggunaan daya listrik dari PLN. “Semua data ini disatukan, sehingga kita bisa melihat kemampuan ekonomi warga secara nyata — mulai dari kepemilikan rekening, kredit, hingga pemakaian listrik. Ini dasar utama agar bansos tidak salah sasaran,” ujarnya.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena menegaskan, data yang andal adalah kunci kebijakan pemerintah. “Data terpadu ini menjadi dasar kita menyalurkan bantuan, menanggulangi kemiskinan ekstrem, dan merencanakan pembangunan. Dengan sistem digital, tidak ada lagi data ganda, fiktif, atau penyaluran yang tidak sesuai aturan,” ucapnya usai mengikuti sosialisasi nasional di Jakarta.
Pemkot Ambon juga menyiapkan sekitar 650 petugas pendamping dari unsur ASN dan tokoh masyarakat untuk memastikan pendataan berjalan lancar di tingkat kelurahan dan desa. Diharapkan, hasil uji coba di Ambon bisa menjadi acuan bagi daerah lain sebelum sistem ini diterapkan secara nasional sepenuhnya, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih adil, cepat, dan terpercaya.Selasa(12/05/2026)
