AMBON – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menegaskan komitmen mengawal penyelesaian sengketa lahan kawasan Opleidings School Maritiem (OSM) di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pihak legislatif telah dua kali mengundang Kodam XVI/Pattimura untuk duduk bersama mencari jalan keluar, namun hingga saat ini belum ada kehadiran dari pihak militer dengan alasan agenda internal.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Eddyson Sarimanella, menyampaikan hal ini di Ambon, Senin (22/6/2026). Menurutnya, kehadiran seluruh pihak—masyarakat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak Kodam—sangat diperlukan guna menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Persoalan ini berpotensi menjadi bom waktu di tengah masyarakat. Sebagai wakil rakyat, kami wajib mendengar dan memperjuangkan aspirasi warga yang terdampak. Oleh karena itu, kami akan kembali menyampaikan undangan ketiga kalinya sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Sarimanella.
Jika undangan ketiga tetap tidak dipenuhi, Komisi I mengancam akan mengambil langkah lanjutan: mulai dari kunjungan langsung ke lokasi (on the spot), pembahasan bersama pimpinan DPRD, penerbitan rekomendasi khusus, hingga menyampaikan surat resmi kepada Markas Besar TNI.
“Kami juga akan menghadirkan BPN dan pihak terkait lainnya dalam rapat berikutnya, agar pembahasan transparan dan menghasilkan kepastian hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
