AMBON – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat kerja bersama lima mitra kerja terkait untuk membahas berbagai persoalan penambangan yang terjadi di wilayah Gunung Botak, Kabupaten Buru. Kegiatan berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Maluku.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis guna meninjau kembali pelaksanaan kegiatan pertambangan, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta dampak yang dirasakan masyarakat setempat. Melalui diskusi bersama para pemangku kepentingan, Komisi II berupaya mencari jalan keluar yang seimbang antara kebutuhan pengembangan ekonomi daerah dan perlindungan lingkungan serta hak‑hak warga.
Selama rapat, dibahas pula berbagai kendala di lapangan, pengawasan izin usaha, serta upaya penataan kembali wilayah yang terdampak aktivitas tambang. Komisi II menegaskan bahwa setiap kegiatan penambangan harus berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Buru secara berkelanjutan.
Hasil pembahasan akan menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang lebih tegas serta terarah di wilayah tersebut.
