Maluku – Komisi I DPRD Maluku terus mengawal rencana hibah lahan milik Pemerintah Provinsi Maluku di Kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait diadakan di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (2/4/2026), untuk membahas progres hibah lahan yang telah lama diajukan oleh Pemkab SBB.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, memimpin rapat tersebut dan menyatakan bahwa proses hibah telah melalui tahapan awal, termasuk peninjauan lapangan dan aspirasi masyarakat. “Kami sudah rapat bersama Bupati, kemudian turun langsung ke Piru untuk melihat kondisi lapangan. Dari hasil itu, ada sejumlah keluhan masyarakat yang kini kami tindak lanjuti melalui rapat ini,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama,Sekretaris Daerah Kabupaten SBB, Leverne A. Tuasuun, mengungkapkan bahwa pihaknya telah lama mengajukan permohonan hibah kepada Pemprov Maluku. Hal ini mengingat lahan tersebut telah digunakan dan terdapat sejumlah bangunan pemerintah di atasnya. “Permohonan hibah sudah kami sampaikan sejak lama. Lahan itu sudah dimanfaatkan dan terdapat beberapa bangunan, sehingga kami berharap dapat segera dihibahkan,” katanya.
Asisten I Setda Maluku, Faradilla Attamimi, menjelaskan bahwa total luas lahan pertanian milik Pemprov di kawasan tersebut mencapai sekitar 8 hektare, dengan sekitar 2 hektare di antaranya direncanakan untuk dihibahkan. “Sekitar 2 hektare lahan akan dihibahkan, dan di atasnya sudah terdapat bangunan kantor Pemkab SBB. Saat ini prosesnya sedang berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Kepala Dinas Pertanian Maluku, Ilham Tauda, selaku Ketua Tim Teknis, menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan persiapan administrasi dan verifikasi lapangan sebelum proses hibah dilanjutkan. “Kami akan memastikan seluruh bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut sebelum diproses lebih lanjut. Semua tahapan dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Peninjauan lapangan dijadwalkan pada 9 April untuk memastikan kondisi lahan. Komisi I DPRD Maluku berharap proses hibah dapat diselesaikan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat SBB.
